Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dana dan program Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah

Berikut beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dana dan program Jaminan Sosial:

• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang  "Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja"

PP No. 22 Tahun 2004 dengan pilihan portofolio investasi yang selain didasarkan pada prinsip likuiditas, rendah resiko juga berdasarkan prinsip keamanan dan optimalisasi hasil.

 

Instrumen yang diperbolehkan	Batasan Setiap Instrumen *)	Batasan Setiap Pihak *)
Deposito	100%	Maksimal 20 % per Bank Umum
Surat Utang Negara	100%	-
Surat Utang Korporasi	50%	Maksimal 5 % per penerbit
Saham	50%	Maksimal 5 % per emiten
Penyertaan Langsung	5%	Maksimal 1 % per pihak
Properti	10%	-
Reksadana	50%	Maksimal 5 % per penerbit
Repo	10%	Maksimal 2 % per counterpart
Instrumen yang dilarang: Derivatives, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen perdagangan berjangka, perusahaan milik Direksi, Komisaris & Pemegang Saham
*) Dari total portofolio

• Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang "Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja".
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2010 tentang "Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja".
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja